Terjawab Sudah

Akhirnya, misteri akibat kesimpangsiuran informasi terkait program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Kabupaten Labuhanbatu Utara, terjawab sudah.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), dengan lugas dan meyakinkan memberi pernyataan mendukung penuh kepada seluruh elemen masyarakat untuk membentuk Kelompok Tani (Poktan). Intinya, Poktan dipersilahkan untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan, sepanjang itu dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat.

Menggantang Asap

“Yang Dikejar Tidak Dapat, Yang Dikandung Berceceran”. Agaknya, ujar-ujar orang bijak zaman baheula(baholak-red) ini, sangat tepat dialamatkan untuk kinerja aparat Pemkab Labura dengan komandan pasangan Bupati/Wabup, H. Kharuddinsyah Sitorus, SE-H. Minan Pasaribu, SH MM.

Bayangkan, pada saat Kabupaten punya motto “Basimpul Kuat Babontuk Elok” yang baru berusia setampuk jagung itu membutuhkan sarana pengembangan wilayah guna mewujudkan visi misi “Labura Sejahtera”, sebagaimana selalu didengungkan Bupati, saat serupa pada momen menguntungkan, Bupati diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs. H. Amin Daulay, MSi menepis keberuntungan yang sudah berada ditangan.

Simalakama

Ibarat makan buah simalakama : “Dimakan Mati Ayah, Tak Dimakan Mati  Ibu”. Begitulah, barangkali, nasib apes yang bakalan diderita seratusan PK 5 yang saban hari menggelar dagangannya di pojok gang-gang kecil diseputaran Aekkanopan, Ibukota Kabupaten “Babontuk Elok Basimpul Kuat” itu. Demi “sejengkal perut”.

Sepintas, masalahnya terlihat sepele, memang. Berdalih pembenahan infrastruktur, Pemkab Labura dengan pasangan nakhoda H. Kharuddinsyah Sitorus, SE/H. Minan Pasaribu, SH.MM bermaksud “memoles” kota Aekkanopan supaya lebih elok bentuknya ketimbang sekarang. Wih, amit-amit jabang bayi.