KORLAB : Import Pejabat Ciptakan Konflik Interest di Pemkab Labura

Aekkanopan, (Berita Rakyat)

Labuhanbatu utara (Labura), kabupaten baru yang didalamnya tertumpu berjuta harapan masyarakat untuk menjemput kesejahteraan dan meningkatkan taraf kehidupan disegala bidang, ternyata hanya akan menjadi sebuah harapan belaka yang harus kandas. Hasrat hati ingin mencicipi pesatnya kemajuan itu tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh orang nomor wahid di kabupaten ini.  Sebab, melihat kondisi riil yang ada di masyarakat dan yang terjadi di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labura, seakan-akan daerah ini belum pantas dan layak untuk disebut sebagai sebuah kabupaten baru.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Komite Rakyat Labura (KORLAB), Darwin Sipahutar. Dalam pers rilis yang diterima Berita Rakyat, Darwin menjelaskan, saat ini, ditengah masyarakat sedang muncul asumsi miring atas terjadinya adegan nyeleneh yang dilakoni oleh Bupati Labura, H. Kharuddinsyah, SE dalam memilih dan menetapkan para pejabat yang mengisi “kabinet” nya.

Menurut Darwin, asumsi miring ini tumbuh di tengah masyarakat disebabkan kurang bijaknya bupati yang telah menempatkan pejabat-pejabat dari luar daerah (orang-orang dekat) nya untuk menduduki berbagai jabatan strategis di tanah “Basimpul Kuat Babontuk” Elok ini.

Ada indikasi, bupati Labura sengaja menempatkan orang-orang terdekatnya menduduki jabatan paling “Basah” di jajaran Pemkab Labura dengan harapan akan lebih mudah untuk diatur sesuai dengan keinginannya. Terkait dengan sikap bupati yang meninggalkan putra daerah, dipastikan akan dapat menimbulkan konflik interest (konflik kepentingan_red) antara pejabat import dan pejabat putra daerah. Jika hal ini terjadi, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat itu sendiri, sebab pejabat import yang merupakan orang-orang dekat bupati dan menduduki posisi strategis, akan lebih memiliki peluang dan kewenangan dalam pemerintahan dibanding para pejabat putra daerah yang tidak bisa berbuat banyak.

“Harusnya putra daerah diberi kesempatan untuk membangun daerahnya. Kita yakin, putr daerah Labuhanbatu mampu memberikan yang terbaik bagi kemajuan daerahnya sendiri. Dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan orang luar yang hanya ingin menghisap darah dan menyengsarakan rakyat Labura. Hal inilah yang tidak dipahami oleh bupati, sehingga ia selalu menunjukkan sikap arogannya dalam menanggapi aspirasi dari rakyatnya,” papar Darwin yang juga menjabat sebagai sekretaris Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumut ini.

Darwin menjelaskan, berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Komite Rakyat Labura (DPP KORLAB), ada sejumlah jabatan strategis yang diserahkan bupati kepada orang luar, diantaranya jabatan Direktur  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labura, Kepala Bdan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan jabatan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

DPP KORLAB menilai, import pejabat yang terjadi di Labura ini kelak akan menimbulkan badai besar dalam system pemerintahan di kabupaten ini. Mereka mencontohkan, pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labura, dr. Reinfil Capah yang sebelumnya merupakan Kepala Puskesmas di Desa Sonomartani, terkesan tidak melalui pertimbangan yang matang. Sebab sebelumnya, Reinfil, ketika masih menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Dairi, tidak banyak memberikan kemajuan berarti bagi Rumah Sakit tersebut.

DPP KORLAB juga sangat menyayangkan sikap Kharuddinsyah yang masih tetap mempertahankan beberapa pejabat import  yang pernah ditempatkan Pj. Bupati pendahulunya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dhani Isma Setiawan, misalnya. Selain bukan putra daerah, Dhani juga mereka nilai tidak memiliki rekam jejak yang bagus dalam memimpin sebuah instansi pemerintahan. Eks pejabat Langkat yang hijrah ke kantor Gubernur ini, usai kalah dalam pencalonan dirinya menjadi walikota Binjai, seolah memang dikondisikan, Dhani diboyong langsung oleh Pj. Bupati Asrin Naim dan seketika itu juga diberi posisi empuk dan menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan tak lama kemudian diangkat menjadi Kepala Bappeda. Pertanyaannya, mampukah Dhani membuat rancangan pembangunan ditengah-tengah kompleksnya persoalan yang ada di Labura?

Keberadaan Ahmad Fuad, Kepala DPPKAD Labura, juga tidak terlepas dari sorotan DPP KORLAB. Fuad yang hanya seorang mantan camat di Kota Medan ini, dianggap hanya akan mendatangkan bencana bagi daerah ini. “Kalau hanya mantan camat yang menjadi Kepala DPPKAD, tidak perlu harus import dari daerah lain. Banyak putra daerah berjabatan camat yang mampu untuk menduduki jabatan strategis ini,” tegas Darwin.

Tragisnya, lanjut Darwin, Kepala DPPKAD ini ternyata masih bersaudara dengan salah seorang ajudan bupati. Mereka ini dalah orang-orang rakus yang selalu mempengaruhi bupati, dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas di Labura. Intinya, DPP KORLAB bersama Dewan Pimpinan Daerah KORLAB Kecamatan se Labura, secara kelembagaan mengutuk dan menyesalkan sikap bupati Labura yang telah memberikan peluang kepada orang luar untuk menduduki jabatan strategis di Pemkab Labura, cetus Darwin.

Penempatan pejabat yang tidak melalui pertimbangan yang matang ini dinilai menjadi titik lemahnya penguasaan Bupati Labura dalam perencanaan pembangunan. KORLAB menuding bupati tidak memiliki skala prioritas dalam menjalankan pembangunan, sehingga kompleksnya permasalahan di Labura ini membuat program kerakyatan yang diusung oleh bupati sewaktu kampanye dalam pencalonan dirinya, tidak berjalan sesuai dengan keinginan rakyat, yang berakibat pada timbulny upaya bupati yang selalu menyibukkan diri dengan berbagai bentuk pencitraan.

Di bagian akhir pers rilis ini, mengingat masa jabatan bupati yang hanya tiga (3) tahun lagi, KORLAB meminta agar bupati tidak hanya sekedar sibuk melakukan pencitraan, namun harus focus dalam berbagai upaya yang potensial untuk mensejahterakan rakyat, sebab rakyat masih menunggu dan selalu akan menagih janji-janji politik yang disampaikan oleh pasangan KHARISMA dalam membangun Labura yang sejahtera. (br.06)