Masalah PNPM Kelapa Sebatang

                 Camat Kualuh Leidong Tidak Tanggapi Laporan Masyarakat

Kualuh Leidong, (Berita Rakyat)

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)/Regional Infrastructure for Social and Economic Development (RISE) yang telah dicanangkan oleh Pemerintah secara nasional pada tanggal 6 Agustus 2008 merupakan salah satu Program Inti dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri karena memiliki kriteria dan berorientasi pada konsep “Community Driven Development (CDD)” dan “Labor Intensive Activities (LIA)”.

PNPM memiliki 3 (tiga) tujuan utama : pertama, mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan cara membentuk dan membangun Kawasan Strategis Kabupaten (KSK); kedua, memperkuat lembaga pemerintahan daerah dan institusi lokal di tingkat Desa, yang akan dilaksanakan melalui pelaksanaan diseminasi, sosialisasi, dan pelatihan di berbagai tingkatan pemerintahan serta pelaksanaan musyawarah, forum-forum konsultasi, dan pendampingan yang melibatkan masyarakat, dari tingkat Desa sampai Kecamatan; dan ketiga, sebagai tujuan akhir adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan angka pengangguran. 

Kesemua tujuan tersebut akan diupayakan melalui pendekatan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya lokal melalui pembangunan sarana prasarana sosial dan ekonomi dasar di pedesaan. Lain hal di Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Labura.  

Menurut salah seorang tokoh masyarakat, Mahadi, pemilihan Lembaga Ketahanan Desa (LKD) dalam PNPM Kelapa Sebatang tidak melalui musyawarah, melainkan ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa, Zainuddin. Parahnya lagi, lanjut Mahadi, dari anggaran PNPM tahun 2009, Kepala Desa telah mengambil uang sebesar Rp. 17 Juta untuk kepentingan pribadinya sendiri.

“Aneh, PNPM di Desa Kelapa Sebatang, pemilihan LKD nya tidak melalui musyawarah, tetapi LKD nya hanya diangkat dan ditunjuk oleh Kepala Desa. Konco-konco yang bisa diaturnyalah yang menjadi LKD, agar LKD tersebut dapat bekerjasama, dengan catatan agar bisa saling menguntungkan. Demikian juga halnya tahun 2009, Zainuddin telah mengambil uang PNPM sebesar Rp. 17.000.000,-. Padahal uang tersebut tujuannya untuk pembangunan Desa, tapi, kog malah tega Zainuddin mengambil uang PNPM itu untuk kepentingan pribadinya.

Lain halnya dengan masalah pengangkatan LKD yang sebelumnya. LKD itu sudah tidak mampu (gagal) untuk menyelesaikan pekerjaannya seperti pengerjaan PNPM di Dusun Pangkalan Sono, Dusun Sei Bilik. Hingga saat ini jalan yang bersumber dari dana PNPM tersebut tidak dapat dilalui oleh masyarakat, karena pengerjaannya terkesan asal-asalan. Tapi, kok malah diangkat kembali menjadi LKD di tahun berikutnya. Disini memperlihatkan bobroknya kinerja dari Kepala Desa Kelapa Sebatang Zainuddin,” tandas Mahadi.

Wakil Ketua BPD Desa Kelapa Sebatang, Mahlan Nasution menanggapi, mereka pernah melaporkan hal ini kepada Camat Kualuh Leidong, Drs. Syofyan Yusma, MSi. Camat mengatakan selalu dengan perkataan “orang-orang bapak terlambat melaporkannya, ini kan sudah mau mulai kerja, maunya sebelumnya,” kata Mahlan menirukan ucapan Syofyan Yusma ketika mereka laporkan tentang masalah PNPM di Desa Kelapa Sebatang tersebut.

Menurutnya, Camat seolah-olah tidak tanggap dan  terkesan membela Kepala Desa Kelapa Sebatang, Zainuddin. “jika terus seperti ini bagaimana nasib Kecamatan ini, khususnya Desa Kelapa sebatang Kami ini,” imbuh Mahlan Nasution

Ketika Berita Rakyat, mengkonfirmasi Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kelapa Sebatang, Kamalluddin, melalui telepon seluler, mengatakan, semua itu memang benar adanya. “Tapi apa daya, dilaporkan tidak pernah mendapatkan tanggapan yang memuaskan. Kalau saya pribadi mengkaji tiap tahun PNPM Desa Kelapa Sebatang diduga selalu bermasalah, apa lagi masalah ADD jangan ditanya lagi la. Kalau saya berharap untuk kedepannya, LKD tersebut haruslah betul-betul dimusyawarahkan, karena jika LKD itu berdasarkan hasil musyawarah, berarti itulah pilihan masayarakat,” harapnya.

Camat Kualuh Leidong, Drs. Sofyan Yusma, MSi, hingga berita ini naik cetak belum berhasil dihubungi Berita Rakyat guna konfirmasi. (br.10)